Pendidikan Islam Masa Orde Baru

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengisahkan sejarah yang panjang dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan masa Orde Baru berbeda dengan pendidikan Islam sebelum indonesia merdeka, masa awal Indonesia merdeka dan masa Orde Lama. Berbeda dengan dengan Orde Lama yang mengembangkan komunis, Orde Baru memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk belajar dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 

Pendidikan Islam pada masa Orde Baru mendapat beberapa kebijakan dari pemerintah yang mana kebijakan-kebijakan tersebut sangat berdampak besar kepada pendidikan Islam pada masa sekarang ini. Pemerintah memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral, etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
B. Rumusan Masalah

1.Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru.

2.Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Baru.

3.Sistem Pendidikan Islam Masa Orde Baru.

4.Lembaga/madrasah pada Masa Orde Baru.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru
Orde Baru merupakan suatu pemerintahan, peraturan pemerintah, susunan, angkatan sejak 11 maret 1966, yaitu sejak dikeluarkannya Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto yang saat itu sedang terjadi kerusuhan yang lebih dikenal sebagai G/30/S PKI. Adapun awal pemerintahan terkesan meng “anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan islam hanya karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia…” seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Selanjutnya, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada masa orde baru, lembaga pendidikan (madrasah) dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. 

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 Tanggal 18 April 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan” isi keputusan ini pda intinya mencakup tiga hal:

1.Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.

2.Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.

3.Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

B. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Perbaikan dan penyempurnaan sekolah umum dan madrasah tertuang pada KMA No. 99 Tahun 1984 Untuk tingkat MI, KMA No. 100 untuk tingkat MTs, dan KMA No. 101 untuk tingkat PGAN. Upaya dalam pengaturan dan pembaharuan kurikulum madrasah dikembangkan denagn menyusun kurikulum sesuai dengan konsensus yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari progam inti dan progam pilihan. Pengembangan program kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1.Pendidikan agama, terdiri dari : al-Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab.

2.Pendidikan dasar umum, terdiri dari : PMP,PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Pengetahuan Sosial, Sains, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTs dan MA), Ekonomi (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan Kimia (MA).

Sebagai esensi dari kebakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.

a. Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.

b. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Pengaturan pelaksana kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.

Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.

Sistem pendidikan di madrasah-madrasah mulai dibenahi dan kurikulumnya tidak lagi mengkhususkan pada pendidikan agama , tetapi sudah dimasukkan ilmu pengetahuan umum yang lebih luas disejajarkan dengan pengetahuan umum pada sekolah umum sederajat. 

Kurikulum 1984 tersebut pada hakikatnya mengacu kepada SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam program, tujuan maupun bahan kajian an pelajarannya. Diantara rumusan kurikulum 1984 memuat hal sebagai berikut: 

Program kegiatan kurikulum madrasah (MI,MTs dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intern kurikuler, kokurikuler dan exstra kurikuler, baik dalam program inyi maupun program pilihan.

Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarimya.

Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk peningkatan proses dan hasil belajar, serta pengelolaan program.

C. Sistem Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Setelah terjadi peristiwa G30S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan orde baru. Orde baru bukan merupakan pengelompokan fisik atau merupakan golongan tertentu. Karena orde baru adalah:

1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Berusaha membangun masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil, dengan pembangunan.

3. Sebagai rezim pemegang kekuasaan, Orde Baru mempunyai kebijaksanaan di bidang pendidikan secara umum dengan menuangkannya dalam perundang-undang yang berlaku. Seperti hal berikut ini:

a. Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Bab II Pasal 1 yaitu: keinginan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945. Karena menurut mereka (orde baru), banyak masyarakat kita yang mentalnya telah dipengaruhi Manipol Usdek, yang dianggap menyelewang dari Pancasila

a. Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Pasal 4 yang menentukan isi pendidikan adalah untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. Juga mempertinggi kecerdasan dan keterampilan disamping membina dan mengembangkan fisik yang kuat .

c. Tap MPR No. IV/MPR/1973. Dikenal dengan GBHN yang merumuskan tujuan pendidikan nasional. Yaitu usaha sadar untuk mengmbangkan kepribadian dan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Dengan menggunakan istilah membentuk manusia seutuhnya, jasmani dan rohani, dengan komponen pengetahuan, kreativitas, demokratis, bertanggung jawab, berbudi luhur, dan berlandaskan semangat sejati.

d. UU No. 2/1989. Tentang sistem pendidikan nasional dengan perangkat beberapa peraturan pemerintah sebagai kerangka pelaksanaannya. Ada beberapa prinsip yang diperhatikan untuk dilaksanakan yaitu [a] Pembentuk manusia Pancasila yang seutuhnya sebagai manusia yang mandiri dengan kualitas tinggi. [b] Memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat yang mempunyai ketahan nasional yang utuh.

Dengan demikian sistem pendidikan nasional adalah sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dan mempunyai keterkaitan erat dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Serta pendidikan nasional harus berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi selanjutnya.

D. Lembaga/madrasah pada Masa Orde Baru

Pada masa ini pemerintah memperkuat struktur madrasah baik jenjang maupun kurikulumnya, agar lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah Depdikbud. Untuk tujuan ini, dibuatlah Surat Keputusan bersama Tiga Menteri (menteri Agama, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan menteri Dalam Negeri) pada tahun 1974 tentang penigkatan mutu madrasah dalam rangka menempatkan posisi peserta didik atau lulusannya pada taraf dan mutu serta konteks kemasyarakatan yang lebih luas.

Hanum Asrohah menjelaskan bahwa untuk merealisir SKB tersebut, Departemen Agama melalui penertiban penyeragaman dan penyamaan kejenjangan pada madrasah-madarasah dengan langkah-langkah:

Menciutkan jumlah PGAN dan mengubah status sebagian besar PGAN tersebut menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah Negeri.  

Mengubah status Sekolah Persiapan IAIN, menjadi Madrasah Aliyah Negeri.

PGA-PGA yang diselenggarakanoleh pihak swasta, juga harus diubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah.

Keputusan dikeluarkan untuk memperkuat posisi madrasah sehingga menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Di antara beberapa pasal yang cukup strategis antara lain pertama, dalam Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi: madrasah itu meliputi tiga tingkatan, a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, dan c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Kemudian dalam peningkatan mutu pendidikan, pada madrasah diupayakan tingkat mata pelajaran umumnya mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran umum di sekolah. Hal ini memberi pengaruh kepada pengakuan ijazah, lulusan dan status siswa madrasah. Kedua, dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa: a) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, dan c) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat.

Dalam pengelolaan dan pembinaan pendidikan, Depag telah mempunyai suatu otoritas dalam mengelola dan membina madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Kenyataan ini terlihat dalam Bab IV Pasal 4 sebagai berikut: pertama, pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Kedua, pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama. Ketiga, pembinaan dan pengawasan untuk mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Mendikbud bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 

Madrasah terus mengalami perubahan merangkak dari waktu ke waktu sampai masa orde baru. Orde baru yang di tandai dengan runtuhnya rezim Soekarno dan berkuasanya rezim Soeharto setidaknya dimulai pada tahun 1967-an. Pada waktu ini terminologi modernisasi madrasah mulai nampak menguat dengan dilancarkanya manuver-manuver politik pendidikan oleh pemerintah Orde Baru. Manuver tersebut diantaranya dengan jalan formalisasi yaitu usaha pe-negeri-an madrasah atau lewat jalur strukturisasi yaitu penjenjangan madrasah dengan mengacu pada aturan Departemen Pendidikan Nasional.

KESIMPULAN

1. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Orde Baru merupakan suatu pemerintahan, peraturan pemerintah, susunan, angkatan sejak 11 maret 1966, yaitu sejak dikeluarkannya Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto yang saat itu sedang terjadi kerusuhan yang lebih dikenal sebagai G/30/S PKI. Adapun awal pemerintahan terkesan meng “anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan islam hanya karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia…” seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.

2. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Pengembangan program kurikulum ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

Pendidikan agama, terdiri dari : al-Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab.

Pendidikan dasar umum, terdiri dari : PMP,PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Pengetahuan Sosial, Sains, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTs dan MA), Ekonomi (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan Kimia (MA).

3. Sistem Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Sebagai rezim pemegang kekuasaan, Orde Baru mempunyai kebijaksanaan di bidang pendidikan secara umum dengan menuangkannya dalam perundang-undang yang berlaku. Seperti hal berikut ini:

Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Bab II Pasal 1.

Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Pasal 4. 

Tap MPR No. IV/MPR/1973.

UU No. 2/1989.

4. Lembaga/madrasah pada Masa Orde Baru

Pada masa ini pemerintah memperkuat struktur madrasah baik jenjang maupun kurikulumnya, agar lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah Depdikbud. Untuk tujuan ini, dibuatlah Surat Keputusan bersama Tiga Menteri (menteri Agama, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan menteri Dalam Negeri) pada tahun 1974 tentang penigkatan mutu madrasah dalam rangka menempatkan posisi peserta didik atau lulusannya pada taraf dan mutu serta konteks kemasyarakatan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Mahfud. Rois, Al Islam Pendidikan Agama Islam. Erlangga, 2011.

Nizar. Samsul, Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

Ulum. Miftahul, Menelusuri Jejak Madrasah di Indonesia: Teori-Teori Lahirnya Madrasah di Indonesia. Ponorogo: Stain Po Press, 2012.

Wathoni. Kharisul, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Ponorogo: Stain Po Press, 2011.

Zuhairi Dkk, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s